BERITA BPIP :: Jum'at, 30-04-2021

BPIP dan BKN Jajaki Kerjasama Peluncuran SI-ASN

BPIP RI

Tangerang:- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) jajaki kerjasama peluncuran aplikasi SI-ASN guna mendorong pencatatan informasi dan inventarisasi data secara digital melalui aplikasi yang saling terintegrasi Rabu, (28/4).

Rapat koordinasi strategi implementasi yang melibatkan pegawai di lingkungan BPIP dan BKN ini dibuka secara luring oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia BPIP, Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H. Selain itu rapat ini juga dihadiri oleh Heni Sri Wahyuni, S.Kom., M.Ti, Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara BKN sebagai narasumber dan juga Dr. Drs. Yakob KM., M.Si., Kepala Pusat Data dan Informasi BPIP.

Dalam sambutannya, Kabiro Umum dan SDM BPIP mengatakan jika SI-ASN merupakan bentuk aplikasi manajemen talenta yang mampu melengkapi dan mengintegrasikan data-data pegawai, sehingga harapannya aplikasi ini mampu menampung data secara lengkap dan memudahkan manajemen SDM di lingkungan BPIP.

Sementara Heni Sri Wahyuni, S.Kom., M.Ti menjelaskan kalau aplikasi SI-ASN merupakan rangkaian informasi dan data pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi berbasis teknologi.

“Jadi pilihannya hanya sistem kepegawaian atau terintegrasi, tidak ada pilihan lain. Jika menggunakan sistem kepegawaian yang pengelolaannya ada di SDM internal mungkin akan terkesan sulit walaupun lebih fleksibel. Sedangkan sistem kepegawaian nasional yang terstandarisasi BKN akan lebih mudah terintegrasi dan termonitor dengan baik,” ujarnya.

Heni menambahkan kalau sistem kepegawaian nasional sebenarnya dikelola oleh beberapa kementerian dan lembaga. 

“Bagaimana KEMENPAN RB bertanggung jawab atas kebijakan Aplikasi Umum Bagi Pakai, BKN bertanggung jawab atas proses bisnis aplikasi umum kepegawaian dan pengembangan Aplikasi, KEMKOMINFO bertanggung jawab atas Infrastruktur dan BSSN bertanggung jawab atas Standar Keamanan”, imbuhnya.

Menurutnya, sistem kepegawaian nasional ini juga menyangkut pengelolaan data. Jika data yang di upload sudah lengkap dan benar, maka kenaikan jabatan ASN dapat terintegrasi pula dan perhitungannya dapat keluar secara otomatis.  

Sepakat dengan hal tersebut, Kepala Pusat Data dan Informasi BPIP, Dr. Drs. Yakob KM., M.Si., menyatakan sistem kepegawaian nasional atau SI-ASN memang hal yang dibutuhkan di BPIP dan mempunyai nilai yang tinggi di Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan persuratan yang bekerjasama dengan ANRI. 

“Saya setuju dengan Bu Heni bahwa aplikasi-aplikasi ini memang harus saling bekerja sama. Dan kami harapkan dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Sementara untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE) sendiri baru kemarin kita tanda tangan PKS, untuk absensi kita bekerjasama dengan BPPT (FNG), semoga absensi kita dapat terintegrasi, karena arahnya nanti akan ke tukin juga. Harapan kita FNG ini dapat digunakan juga di seluruh Indonesia,” tutupnya.

Rapat koordinasi kali ini sekaligus menjadi agenda ketiga Kantor Pusat Data dan Informasi BPIP dalam waktu satu minggu kebelakang mengenai pengelolaan aplikasi kepegawaian. Sebelumnya, Kantor Pusat Data dan Informasi BPIP telah menyepakati Kerjasama penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dengan BSSN dan menyelesaikan pembahasan produk hukum penggunaan aplikasi SIKD. (FAW)

...
Nama :
Email :
Komentar :
 
Kirim
Arsip Berita BPIP
Rubrik lainnya
Berita BPIP
Kunjungan kerja